Perlawanan Sosial di Era Digital: Dari Diam ke Gelombang Perubahan
Eep, Rocky, Anies, Sukidi Bicara Soal Membesarnya Perlawanan Rakyat | Keep Rocky-ing Part #1
"Setiap generasi harus menemukan misinya, mengisinya atau mengkhianatinya." – Frantz Fanon
Dunia selalu berubah. Tapi ada satu hal yang tetap: ketika ketidakadilan dibiarkan, selalu ada sekelompok orang yang akan bangkit melawan. Dulu, perlawanan butuh organisasi yang solid, pemimpin karismatik, dan media massa sebagai alat perjuangan. Sekarang? Sebuah unggahan media sosial yang viral bisa memicu diskusi nasional—atau bahkan revolusi kecil.
Di Indonesia, kita melihat pola ini semakin jelas. Ketimpangan sosial, ketidakadilan struktural, hingga kebijakan publik yang kontroversial semakin banyak dipersoalkan oleh masyarakat. Tidak hanya oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, tetapi juga oleh orang-orang biasa yang kini memiliki alat untuk bersuara.
Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan ke mana arah perlawanan sosial di era digital ini?
Fenomena Perlawanan Sosial: Dari Simbol ke Aksi
Sosiolog James C. Scott dalam bukunya Weapons of the Weak (1985) membahas bagaimana kelompok yang tampaknya lemah justru memiliki strategi perlawanan tersendiri—sering kali dalam bentuk yang subtil. Dulu, ini muncul dalam bentuk gosip, satire, hingga ketidakpatuhan diam-diam terhadap aturan. Sekarang? Perlawanan tidak lagi diam-diam, tetapi semakin terbuka.
Salah satu bentuknya adalah perubahan identitas sebagai simbol perubahan status sosial.
- Dulu, kekuasaan hanya berputar di kalangan elite. Sekarang, seorang mahasiswa, seorang petani, atau seorang pedagang kecil bisa memiliki pengaruh besar hanya dengan memanfaatkan teknologi.
- Otoritas yang dulu absolut—seperti hubungan guru-murid dalam konteks pendidikan tradisional—kini mulai dipertanyakan. Masyarakat semakin kritis terhadap figur yang selama ini dianggap tak tersentuh.
- Perlawanan orang kecil kini lebih terorganisir berkat media sosial, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbagi informasi, tetapi juga alat mobilisasi gerakan.
Rocky Gerung dalam diskusinya dengan Anies Baswedan pernah menyoroti hal ini: "Di era digital, yang kuat bukanlah yang memiliki modal besar, tetapi yang memiliki narasi paling kuat."
Inilah mengapa wacana publik bisa bergeser dengan cepat. Dalam hitungan jam, sebuah kebijakan yang dianggap merugikan bisa menjadi trending topic dan memicu perdebatan luas.
Ketidakadilan dan Ketimpangan: Apa yang Kita Hadapi?
Ketimpangan bukan sekadar perbedaan kaya dan miskin. Ekonom Joseph Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality (2012) menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang tidak terkendali bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas sebuah negara.
Di Indonesia, ketimpangan ini terlihat di berbagai aspek
Ekonomi:
- Akses terhadap modal dan kesempatan masih sangat terbatas bagi kelas menengah ke bawah.
- Subsidi yang seharusnya membantu rakyat kecil, sering kali lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah mapan.
Pendidikan:
- Kesempatan belajar di institusi terbaik masih menjadi hak istimewa mereka yang memiliki uang dan akses.
- Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial malah semakin memperkuat kesenjangan.
Kesehatan:
- Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan semakin nyata, terutama di daerah terpencil.
- Pandemi kemarin menjadi bukti bahwa sistem kesehatan kita masih jauh dari ideal.
Masalahnya, ketika ketimpangan ini terus dibiarkan, akan ada titik di mana masyarakat tidak lagi bisa bertahan hanya dengan nerimo.
Dari "Nerimo" ke "Ngamuk": Siklus Reaksi Masyarakat
Anies Baswedan dalam berbagai pidatonya sering menekankan pentingnya memahami tahapan reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Siklus ini dapat diringkas dalam lima tahap:
- "Nerimo" – Awalnya, masyarakat menerima keadaan karena merasa tidak punya pilihan.
- "Ngalah" – Mulai mencari cara untuk menghindari masalah daripada melawannya.
- "Ngalih" – Kesadaran mulai tumbuh, ada upaya mencari alternatif.
- "Ngomong" – Keresahan mulai disuarakan secara terbuka.
- "Ngamuk" – Ketika suara tidak didengar, protes dan aksi mulai terjadi.
Tahap kelima inilah yang bisa menjadi titik balik dalam perubahan sosial. Sejarah membuktikan, ketika suara rakyat mencapai titik didih, perubahan besar bisa terjadi.
Demokrasi dan Kepemimpinan: Apa yang Harus Berubah?
Dalam teori demokrasi klasik, kepercayaan (trust) adalah pilar utama yang menjaga keseimbangan antara rakyat dan pemerintah. Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995) menjelaskan bahwa tanpa kepercayaan publik, demokrasi akan runtuh dari dalam.
Masalahnya, kita sedang berada dalam krisis kepercayaan terhadap pemimpin.
Rocky Gerung pernah mengatakan, "Demokrasi tanpa akal sehat hanya melahirkan tirani populis." Ini berarti bahwa demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan jumlah suara, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas kepemimpinan.
Kita butuh pemimpin dengan tiga kriteria utama:
✅ Democratic Mind: Memiliki pemikiran yang menghargai prinsip-prinsip demokrasi, bukan sekadar mencari suara.
✅ Attitude: Memiliki integritas dan keberanian untuk mengambil keputusan yang benar meskipun tidak populer.
✅ Skills: Mampu merancang dan menjalankan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, bukan sekadar pencitraan.
Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia harus punya gagasan yang matang dan strategi yang jelas untuk membawa perubahan nyata.
Jadi, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Kalau perubahan terasa sulit, ingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Beberapa hal yang bisa kita lakukan:
📌 Kritis terhadap informasi – Jangan mudah terprovokasi, tetapi juga jangan pasif. Pelajari isu-isu penting secara mendalam.
📌 Manfaatkan media sosial secara strategis – Bukan hanya tempat untuk hiburan, tetapi juga alat untuk menyuarakan aspirasi.
📌 Dukung kebijakan berbasis data – Pilih pemimpin yang mengutamakan solusi jangka panjang daripada sekadar janji manis.
📌 Bangun kesadaran kolektif – Perubahan tidak bisa dilakukan sendiri. Kita butuh komunitas yang peduli dan siap bertindak.
Kesimpulan: Saatnya Bergerak
Era digital telah membuka jalan bagi perlawanan sosial yang lebih masif dan cepat. Yang lemah kini punya alat untuk bersuara, yang kuat tidak lagi bisa bertindak tanpa konsekuensi.
Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri."
Maka, tantangannya bukan hanya melawan ketidakadilan, tetapi juga melawan apatisme kita sendiri.
Sekarang pertanyaannya: Apakah kita hanya akan menjadi penonton, atau memilih untuk bergerak?